Pembahasan RAPERDES Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Ngadiroyo.sideka.id || Rabu (9/1/2019), Pemerintah Desa Ngadiroyo bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngadiroyo telah melaksanakan pertemuan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang bertempat di Kantor Desa Ngadiroyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri.

Selain dihadiri oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa Ngadiroyo, pembahasan Raperdes juga dihadiri oleh LPM, TP PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Agama setempat.

Dalam pertemuan tersebut, bertujuan membahas rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pertemuan untuk membahas RAPERDES tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dalam mengawali sambutannya, Mulyono selaku Kepala Desa Ngadiroyo menyampaikan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam kesempatan itu, Mulyono juga menyampaikan bahwa pembuatan Perdes ini merupakan perintah susulan dari Pemerintah Kabupaten sehingga waktu yang diperlukan sangat singkat.

Dalam pembahasan raperdes tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa tersebut, Martono selaku Ketua BPD Desa Ngadiroyo menyampaikan permintaan kepada para sesepuh Desa Ngadiroyo untuk memberikan penjelasan terkait sejarah Desa Ngadiroyo. Tentunya hal ini bertujuan untuk memudahkan Desa dalam membuat kewenangan Desa.

LPM, TP PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Agama setempat turut hadir dalam pertemuan untuk membahas Raperdes tentang Kewenangan Desa.

Martono yang baru menjabat sebagai Ketua BPD masa bakti 2018-2024 tersebut juga menambahkan bahwa kewenangan Desa dibuat untuk menjadikan Desa lebih mandiri.

Adapun hasil dari pertemuan tersebut antara lain :

1. Menyepakati Kewenangan Desa :

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan berdasarkan lokal berskala Desa; dan

c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa.

2. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud antara lain :

a. Sistem organisasi masyarakat Desa;

b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;

d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan

e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

3. Kewenangan berdasarkan lokal berskala Desa :

a. Telah dijalankan oleh Desa;

b. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

c. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan

d. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan